Text

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GADAI BERGILIR DI KELURAHAN KOLPAJUNG KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN

---

ABSTRAK
Nama: Danyel Nurtha Paloby, Judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Gadai Bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan
Kabupaten Pamekasan, Pembimbing: Ahmad Faidi, M.A., LL.M, tahun: 2021.
Kata Kunci: Gadai, Gadai Bergilir, KHES
Gadai merupakan salah satu akad yang termasuk piutang dalam ekonomi
syariah. Yang mana, menggunakan barang tanggungan sebagai penjamin
hutangnya. Dalam akad gadai terdapat empat rukun yang harus terpenuhi yakni:
Rahin (penggadai), Murtahin (penerima gadai), Marhun (barang gadai), serta
marhun bih (utang).Akad gadai dinyatakan sah apabila Marhun (barang gadai)
telah diterima oleh Murtahin (penerima gadai). Namun, berbeda dengan yang
terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten
Pamekasan.Dimana, terdapat dua orang Rahin (penggadai) dan Murtahin
(penerima gadai) dalam satu akad.Oleh karena itu peneliti tertarik menyusun
skripsi ini.
Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan gadai bergilir di
Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.Serta
bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap gadai bergilir di Kelurahan
Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif),
yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yakni
penelitian hukum-hukum islam yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka (library research) kemudian di sinkronisasikan dengan implementasi
hukum yang ada di masyarakat (living law) melalui perbuatan atau tindakan yang
dilakukan oleh masyarakat.
Hasil penelitian mengenai gadai bergilir yang terjadi di Kelurahan
Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.Yaitu, gadai ini
dilakukan seperti gadai pada umumnya.Dimana, Rukun gadai semua sudah
terpenuhi. Akan tetapi, di tengah berlangsungnya akad gadai (pada kasus pertama)
Murtahin (penerima gadai) menggadaikan kembali barang gadai tersebut..Dalam
tinjauan hukum ekonomi syariahtentang gadai bergilir ini ialah jelas tidak
dibenarkan karena bertentangan dengan KHES pasal 396 yakni murtahin tidak
boleh memanfaatkan marhun tanpa izin rahin. Kemudian Murtahin(penerima
gadai) pada kasus kedua menggadaikan barang gadainya kepada pihak ketiga
dengan seizin Rahin (penggadai) dari segi hukum ekonomi syariah diperbolehkan
karena telah adanya kerelaan dari pihak pertama karena prinsip hukum ekonomi
syariah ialah rela sama rela. Dari segi amanahnya pada kasus pertama ialah tidak
amanah dalam menjaga Marhun (barang gadai) sedangkan pada kasus kedua
Murtahin (penerima gadai) telah amanah.Dari segi piutang tidak ada tambahan
pembayaran di akhir akad yang berarti tidak ada riba didalamnya.ABSTRACT
Name: Danyel Nurtha Paloby, Title: Review of Sharia Economic Law Against
Rotating Pawns in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency,
Supervisor: Ahmad Faidi, M.A., LL.M, year: 2021.
Keywords: Pawn, Rotating Pawn, KHES
Pawn is one of the contracts included in the receivables in Islamic
economics. Which, using collateral as a guarantor of the debt. In the pawn
contract there are four pillars that must be fulfilled, namely: Rahin (the
pawnbroker), Murtahin (the recipient of the pawn), Marhun (pawned goods), and
marhun bih (debt). The pawn agreement is declared valid if Marhun (the pawn)
has been received by Murtahin (the pawnee). However, this is different from what
happened in Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency. Where,
there are two Rahin (pawners) and Murtahin (pawn recipients) in one contract.
Therefore, the researcher is interested in compiling this thesis.
The focus of this research is how the implementation of rotating pawns in
Kolpajung Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency. And how is the
review of sharia economic law on rotating pawns in Kolpajung Village,
Pamekasan District, Pamekasan Regency.
This type of research is normative legal research (juridical normative),
which uses qualitative methods with a case study approach. Namely, research on
Islamic laws carried out by examining library materials (library research) and then
synchronizing it with the implementation of existing laws in society (living law)
through actions or actions taken by the community.
The results of the research on rotating pawning that occurred in Kolpajung
Village, Pamekasan District, Pamekasan Regency. That is, this pawning is carried
out like a pawn in general. Where, all the pillars of pawning have been fulfilled.
However, in the middle of the pawn contract (in the first case) Murtahin (the
recipient of the pawn) return the mortgaged goods. In a review of sharia economic
law regarding rotating pawns, this is clearly not justified because it is contrary to
Article 396 of the KHES, namely murtahin may not use marhun without rahin's
permission. Then Murtahin (the pawnee) in the second case pawned his pawned
goods to a third party with the permission of Rahin (the pawnbroker) in terms of
sharia economic law is allowed because there has been a willingness from the first
party because the principle of sharia economic law is voluntary. In terms of the
mandate in the first case, it is not trustworthy in keeping Marhun (the pawned
item) while in the second case Murtahin (the recipient of the pawn) has been
trusted. In terms of receivables there is no additional payment at the end of the
contract which means there is no usury in it.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

222021004 DAN T

Penerbit

Pamekasan : IAIN Madura., 2021

Deskripsi Fisik

xiv+65 hlm., 21x29,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

GADAI
SKRIPSI HES 2021

Info Detail Spesifik

004

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar